Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik (DKIPS) Prov. Sulawesi Tengah mengadakan Sosialisasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) secara Hybrid. Bertempat, di Hotel Best Western Plus Coco Palu. Senin, (26/6/2023).
Kegiatan ini mengusung tema “Mewujudkan Sinergitas dan Kolaborasi Pelaksanaan SPBE Guna Meningkatkan Indeks SPBE Menuju Sulawesi Tengah yang Lebih Sejahtera dan Lebih Maju”.
Narasumber pertama pada kegiatan ini, yaitu Sekertaris Daerah Prov. Sulawesi Tengah, Novalina Wiswadewa.
Pada kesempatan itu, dihadapan peserta yang berasal dari seluruh OPD lingkup Pemprov Sulteng, Kadis Kominfo Kabupaten dan Kota se-Sulteng dan Admin SPBE, Novalina menyampaikan bahwa SPBE merupakan penyelenggaraan sistem pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan pelayanan publik.
“Ini sebenarnya adalah strategi bagaimana kita memanfaatkan teknologi informasi supaya penyelenggaraan pemerintahan kita ini menjadi lebih baik, lebih transparan, lebih akuntabel, lebih efektif dan lebih efisien dan seterusnya.” Ucap Novalina.
Ia juga menjelaskan tujuan adanya SPBE adalah untuk mengefisienkan, mempercepat dan meningkatkan keterpaduan pelayanan publik. Namun ada beberapa OPD yang masih kurang memahami mekanisme dan teknis pelaksanakan SPBE.
“Karena banyak dari kita yang sudah salah kaprah, begitu dengar kata SPBE maka semua OPD berlomba-lomba mengajukan usulan pembangunan aplikasi padahal bukan itu tujuannya.” tegas Novalina.
Sosialisasi ini kemudian dilanjutkan dengan pemaparan materi dari Kabid Penyiapan Perumusan Kebijakan Penerapan SPBE Kementerian PANRB, Ugi Cahyo Setiono.
Dalam pemaparannya, Ugi menjelaskan indeks SPBE rata-rata dari hasil pemantauan dan evaluasi SPBE di Sulteng tahun 2022 adalah sebesar 1,74 (kurang).
Selanjutnya, dari total 14 Pemda di Sulteng yang dilakukan pemantauan dan evaluasi, ada 7 Pemda yang mendapatkan predikat Kurang (<1,8) dan 7 Pemda, termasuk Pemprov Sulteng mendapatkan predikat Cukup (1,8-<2,6).
“Ini yang perlu perhatian dari bapak ibu sekalian. Sehingga diharapkan di tahun 2023 ini seluruh kabupaten kota dan provinsi yang ada di Sulawesi Tengah bisa mencapai nilai dengan predikat ‘Baik’.” Ucap Ugi Cahyo Setiono.
Materi terakhir pada sosialisasi ini dibawakan oleh Ketua Tim Asesor SPBE KemenPANRB sekaligus Dosen Universitas Telkom, Soni Fajar Surya G.
Soni mengatakan, salah satu yang menjadi masalah dalam pelaksanaan pelayanan di pemerintahan adalah pergantian jabatan.
“Salah satu kelemahan di pemerintahan kita adalah pergantian jabatan. Mana kala si Fulan kena promosi atau mutasi. Tadinya dia yang memegang manajemen resiko, pengetahuannya nempel di kepalanya beliau, tapi tidak sempat dia transfer pengetahuannya, si Fulan nya pergi. Datang si X, mulai lagi dari nol.” Kata Soni Fajar Surya G.
Olehnya, perlu adanya komitmen dalam pelaksanaan SPBE. Karena SPBE ini bukan hanya pada soal bagaimana tekhnologi informasi dan komunikasi bisa berjalan. Tetapi soal ekosistem termasuk penyediaan dan penyiapan sumber daya aparatur serta komitmen pimpinan.
Selain itu penting untuk mendapatkan perhatian adalah sarana prasarana, fasilitas dan peralatan kerja yang memadai dan memenuhi standar kebutuhan.(fia/rls)
